Gubernur Herman Deru Resmi Kukuhkan Kepala BPKP Provinsi Sumsel yang Baru Sofyan Antonius
Gubernur Sumsel, Herman Deru 
Bumi Sriwijaya – Gubernur Sumsel H. Herman Deru secara resmi mengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel yang baru Sofyan Antonius di Griya Agung Senin (11/9) pagi.
Pengukuhan dan sertijab ini dilaksanakan menyusul pelantikan Sofyan Antonius, Ak., MM. menjadi Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Selatan dan dilantiknya Kepala BPKP Prov Sumsel yang lama Buyung Wiromo Samudro, SE., M.B.A. menjadi Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur pada Kedeputian Akuntan Negara di Jakarta.
Dalam sambutannya Gubernur Herman Deru mengucapkan selamat kepada Kepala BPKP Provinsi Sumsel yang baru Sofyan Antonius, serta mengajaknya untuk segera aktif di Sumatera Selatan.
Beberapa tahun terakhir jelas Gubernur Herman Deru, Pemprov Sumsel dan BPKP dan segenap instansi sudah duduk bersama dalam menurunkan angka stunting. Hasilnya penurunan stunting Sumsel menjadi yang tertinggi di Indonesia.
“Kita duduk bersama untuk mulai mengidentifikasi karena kita malu saat itu angka stunting 24,8%. Makanya terimakasih untuk semua kebaikan yang telah diberikan pada Sumsel,” jelasnya.
Lebih jauh terkait langkah menekan angka kemiskinan menurutnya perlu ada yang diperbaiki. Namun itu bukan pada SDAnya melainkan pengelolaan dan bukan juga pada SDM nya namun lebih kepada penempatannya. Karena itu menurutnya perlu ada kesamaan mindset dalam penyusunan langkah-langkah kedepan bersama Kepala BPKP Sumsel yang baru.
“Kenapa? agar kita satu frekuansi karena Saya yakin semua Bupati/Walikota ingin sekali angka kemiskinan ini turun,” jelasnya.
Selain menyamakan frekuensi, dalam kesempatan itu Gubernur Herman Deru juga meminta BPKP Sumsel untuk ikut mengawal Universal Health Coverage (UHC) di Sumsel. Hal ini sebagai salah satu fokus juga dalam penurunan angka kemiskinan.
Lebih jauh dikatakannya dalam waktu dekat Pemprov Sumsel akan meluncurkan program mendukung UHC yakni BERKAT (Berobat Pakai KTP). Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan, Pemprov Sumsel telah menyiapkan dana talangan untuk warga yang belum tercover UHC.
“Saya yakin jika BPKP Provinsi Sumsel ikut dalam pengawalan dan pengawasan tentu ini akan semakin efektif,” jelasnya.
Sementara itu Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh melalui Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang mengatakan pihaknya mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang telah berkenan mengukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Sofyan Antonius yang menggantikan Saudara Buyung Wiromo Samudro.
Ia berharap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan yang baru, dapat diterima sebagai mitra kerja, sehingga kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini antara Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan stakeholder lainnya dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
“Kehadiran kita semua di kegiatan ini menunjukkan bahwa seluruh aparat pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk bersatu padu dalam sinergi untuk mengemban amanah penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel dan fokus pada pelayanan masyarakat. Semoga semangat ini dapat senantiasa kita jaga demi keberhasilan pembangunan bangsa,” jelasnya.
Lebih jauh Ia menjelaskan bahwa agenda prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan dalam RPJMD 2019 – 2023 dengan mengusung Visi “Sumsel Maju Untuk Semua”.
Untuk melaksanakan agenda prioritas tersebut Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 2 Desember 2021 mencanangkan program “Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)” serentak di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Program ini bertujuan meminimalisasi terjadinya kerawanan pangan dan permasalahan gizi, salah satunya adalah stunting.
Secara statistik terlihat Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam tiga Provinsi dengan penurunan stunting paling besar yaitu dari 24,8% pada tahun 2021 menjadi 18,6% pada tahun 2022 di bawah rata-rata nasional sebesar 24,4% (menurut data survei status gizi Indonesia SSGI tahun 2022.
Selanjutnya Pada tahun 2023 dan 2024, seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan telah dan akan mengalokasikan anggaran untuk belanja hibah pemilu dan pemilihan kepada KPU dan Bawaslu pada masing-masing daerah tersebut dengan total kalkulasi hingga ratusan miliar rupiah. Sehubungan hal tersebut BPKP Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan KPU dan Bawaslu telah melakukan identifikasi risiko sebagai upaya antisipasi risiko kecurangan dalam anggaran pemilu.
Terkait dengan perbaikan tata kelola pemerintahan dalam rangka pengawalan akuntabilitas perencanaan keuangan dan pembangunan, BPKP akan melaksanakan kegiatan pengawasan intern melalui Kegiatan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Kegiatan ini dilaksanakan semata-mata dalam rangka membantu para Kepala Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendapatkan gambaran ketepatan perencanaan dan penganggarannya. Terutama untuk melihat dukungannya dalam mencapai tujuan RPJMD serta kontribusinya terhadap capaian RJMN Tahun 2020-2024.
“Perlu dilakukan perubahan paradigma manajemen pemerintahan dari input oriented menjadi result oriented. Hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran ini diharapkan mampu mengukur potensi ketercapaian, efektivitas, dan efisiensi setiap sektor serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan penganggaran pada Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati, Danlanud SMH Palembang Kol. Pnb, Sigit Gatot Prasetyo, Pangdam II Sriwijaya diwakili Kol. Inf Feridian Prabawa, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Dra. Hj. Erni Zurnilah SH. MH, sejumlah Bupati/Walikota se Sumsel. (*)
Pos terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar