Bumi Sriwijaya – Dalam melakukan pengendalian dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengedepankan edukasi kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak yang ditimbulkan. Baik bagi kesehatan, investasi maupun keselamatan nyawa.
“Kita akan bersinergi dan kerjasama dengan berbagai pihak melibatkan Kodam, Polda, Kejati bahkan perusahaan dalam memberikan pemahaman pada masyarakat akan dampak yang timbul akibat pembakaran lahan ini,” ucap Fatoni dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Peningkatan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Senin (19/10/2023).
Fatoni menilai dalam menanggulangi karhutla perlu keterlibatan langsung oleh masyarakat. Ini dikarenakan sebagian besar karhutle terjadi bukan karena terbakar tetapi sengaja dibakar.
“Kami melakukan peninjauan lapangan dan menemukan informasi bahwa kebakaran ini begitu rapi ada di lahan-lahan konsesi,” kata Fatoni.
Oleh karena itu, pihaknya akan terus melakukan edukasi secara masif kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan praktik pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar.
Pada kesempatan ini juga, Fatoni menegaskan bahwa kasus Inpeksi Saluran Pernapasan Atasn (ISPA) yang ditimbulkan asap karhutla secara umum tidak ada peningkatan yang signifikan.
“Jumlah kasus ISPA secara kumulatif pada minggu pertama sampai dengan minggu ke-4 di bulan September totalnya mencapai 40.000 lebih,” paparnya.
Kemudian, terkait kondisi jarak pandang di Sumsel, wilayah tersebut pernah mengalami jarak pandang hanya 300 meter. Sementara itu, kondisi jarak pandangan normal 10.000 meter masih berjalan normal.
“Namun penundaan (penerbangan) belum terjadi dan take off meski akibat terbatas cara pandang juga masih bisa berlangsung,” ucap Fatoni.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD juga mengajak seluruh pihak untuk mengambil langkah yang masif.
“Seluruh Kementerian/Lembaga, Panglima TNI dan Kapolri, Kepala Daerah, Pangdam, Danrem, Kapolda dan perusahaan serta masyarakat untuk semakin meningkatkan kerjasama dan saling bahu membahu dalam upaya untuk menanggulangi karhutla sebagaimana amanat Inpres No. 3 Tahun 2020,” tegas Mahfud. (*)
Tidak ada komentar