Pj Gubernur Agus Fatoni  Bersama Menteri LHK Gelar Rapat Penanganan Karhutla di Kabupaten OKI  

Bumi Sriwijaya – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni bersama  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia (RI) Siti Nurbaya menggelar Rapat Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)  bertempat di Kantor DAOPS Manggala Agni, Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI, Minggu (12/11/2023).

Dalam rapat yang juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) OKI itu,  Menteri LHK Siti Nurbaya mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sumsel, Forkopimda, Bupati/Walikota serta stakeholder lainnya sudah bekerja keras menangani karhutla.

Siti mengatakan pada rapat  tersebut, dirinya  mendapatkan penjelasan teknis terkait dengan upaya yang telah dilakukan Pemda termasuk kondisi terkini   lokasi  titik  karhutla.

“Kita juga menganalisis di wilayah Sumsel secara keseluruhan, Tahun 2023  jumlah dari titik panas menjadi titik api 80 persen atau sekitar 10.090 titik dibanding dengan tahun 2019 jumlahnya 29.000 titik terus tahun  2015 jumlahnya 71.000 titik api,” katanya.

Selain itu, Siti Nurbaya mengatakan terkait perusahan yang melanggar aturan sudah ada langkah-langkah oleh Ditjen Gakkum.

“Saya tadi di laporan juga oleh Pemda bahwa Pemda juga mengambil langkah-langkah sanksi hukum. Kita bisa paralel tidak ada masalah,” ungkapnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan dalam upaya penanganan karhutla, Pemprov Sumsel bersama Forkopimda termasuk Bupati /Walikota serta stakeholder yang lain terus bersinergi melakukan penanganan karhutla.

Fatoni menyebutkan berbagai langkah yang dilakukan, salah satunya  dengan melakukan pergeseran anggaran untuk penanganan karhutla di tingkat Kabupaten/kota.

Menurutnya Pemda bisa melakukan pergeseran anggaran  dalam kondisi  darurat. Artinya tidak ada alasan Pemda tidak ada anggaran terutama dalam penanganan karhutla.

“Oleh karena itu mengarahkan agar memanfaatkan dana anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang memang diperuntukan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi,” pungkasnya.

Turut hadir pada kesempatan ini, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Ditjen PPI, Toman Lapannuri, Setditjen PPKL KLHK, Tulus, Direktur PPA Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Netti Direktur KL Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Ferdy.

Kemudian Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Sumatera, Ferdian Kristanto, Tenaga Ahli Menteri Raffles, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumsel, Edward Chandra. (*)